Membangun Sinergitas Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah

By Eros Rosid Rabu, 17 Juli 2013

Share Tweet Share Share Email

Mencari Titik Keseimbangan Uuntuk Membangun Sinergitas Pekerja, Pengusaha Dan Pemerintah

Umum

Sebagai bentuk tanggungjawab kami sebagai pengurus DPC KSPSI di Kota Tasikmalaya sudah barang tentu kami berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan riil yang terjadi di Kota Tasikmalaya ini khususnya menyangkut hubungan pengusaha dengan pekerja yang seringkali menimbulkan gejolak/kekerasan, dari sudut pandang keyakinan kami sebagai seorang muslim.

Walau dalam SDM, sarana dan Prasarana yang serba terbatas, namun itu bukan halangan bagi kami untuk tetap berusaha secara maksimal dalam merelasikan sinergi antara pekerja dan pengusaha serta dalam mensikapi terjadinya gejolak. Karena, gejolak menjadi hal yang sangat mungkin terjadi dalam konteks hubungan pekerja dan pengusaha di Indonesia pada umumnya dan di Kota Tasikmalaya pada khususnya di era modal global ini. Gejolak bukanlah antithesis dari modernitas, melainkan sejalan dengan modernitas itu. Identifikasi yang sebenarnya merupakan sebuah proses dehumanisasi dari arti dan nilai manusia justru terjadi dalam hubungan pengusaha dan pekerja. Bahkan, dalam konteks Indonesia, gejolak justru menjadi sangat mungkin (karena sebagian didorong oleh sikap manusia Indonesia yang katanya sok modern dan penganut “buta” demokrasi liberal).

Di samping strategi dalam memetakan permasalahan, kami juga berupaya dalam menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Ini disebabkan karena memang sehari-hari kami juga berkecimpung di dunia usaha, di kawasan tempat terjadinya relasi antara pekerja dan pengusaha.

Dalam menghadapi gejolak itu, Kami memiliki keyakinan bahwa yang bisa dilakukan untuk memecahkan kebuntuan ini adalah sebuah proses perubahan identifikasi/cara pandang. Identifikasi subyek terhadap obyek memang akan selalu subyektif. Perubahan identifikasi ini harus dilakukan oleh pekerja dalam mengindentifikasi pengusaha, dan terutama untuk para pengusaha dalam mengidentifikasi para pekerjanya.

Apabila pengertian utama relasi bahwa pengusaha dan pekerja adalah dua pihak yang saling membutuhkan dan tergantung satu dengan yang lain selalu diingat dalam proses identifikasi tersebut, maka sebuah kerja sama yang baik akan tercipta. Dalam mengidentifikasi pekerja, pengusaha hendaknya memandang pekerja sebagai ‘mitra yang sejajar’, dalam arti pekerja bukan dalam arti orang upahan yang bisa diangkat dan diberhentikan sesuka hati, melainkan pekerja adalah ‘mitra yang sejajar’ bagi pengusaha dalam hal kemajuan produksi. Apabila pengusaha menganggap pekerja sebagai mitranya, maka dia tentunya akan lebih menghormati dan menghargai hak-hak sang pekerja. Apabila pekerja merasa dirinya sebagai mitra dan dia ikut bertanggung jawab maju dan mundurnya perusahaan, maka dia akan selalu berusaha sebaik mungkin dalam memajukan perusahaan tempat dia bekerja. Sebuah sense of belonging dan sense of responsibility akan tertanam dalam fikiran sang pekerja, dan ini akan meningkatkan semangat dan motivasi bekerja sang pekerja. Apabila sudah demikian, jika perusahaan bertambah maju, maka pengusaha juga akan mendapatkan keuntungan, dan pekerja juga merasakan keuntungan tersebut. Hubungan kedua belah pihak akan saling menguntungkan.

Vicious Circle

Permasalahan yang sering terjadi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1.      Tuntutan pekerja adalah bagaimana mencapai kesejahteraan yang tinggi.

2.      Pengusaha terlalu mengikuti prinsip ekonomi konvensional "dengan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya"

3.      Sementara pada sektor publik terjadi perilaku koruptif sehingga terjadi underground ekonomi yang memberatkan para pengusaha.

Ini berlangsung terus menerus ibarat Vicious Circle (lingkaran setan).

Untuk memutus lingkaran setan ini maka harus dilakukan terobosan. Siapa yang akan melakukannya? Yang paling memungkinkan adalah dari pemerintah daerah karena ia memiliki otoritas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan.

Mencari Solusi

Seluruh stakeholder harus melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada titik keseimbangan. Dalam hal ini kami memiliki beberapa program yang mudah – mudahan bisa menjadi solusi dan direspon positif oleh semuanya, yaitu :

A. Sektor Pemerintah Daerah

Pertama, pemerintah daerah harus melakukan reformasi birokrasi, khususnya di bidang perizinan, dengan melakukan kejelasan waktu penyelesaian perizinan dan biaya yang harus dikeluarkan serta prosedur yang baku yang harus dipampang di instansi-instansi yang terkait dengan izin dan pelayanan publik.

Kedua, pemerintah daerah harus menekan underground ekonomi yang sangat memberatkan dunia usaha.

Ketiga, mendorong ekonomi keluarga pekerja. Misalnya dengan memberikan pelatihan kepada keluarga pekerja, memberikan pembinaan dan penguatan permodalan terhadap koperasi pekerja.

Keempat, memfasilitasi kegiatan pekerja misalnya dengan penyediaan sekretariat atau rumah aspirasi pekerja dan perumahan untuk pekerja.

B. Sektor Usaha

Pertama, menunaikan amanah aturan perundang-undangan terkait dengan kewajiban perusahaan khususnya terhadap pekerja.

Kedua, Berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekerja yang manusiawi.

Ketiga, Memberikan perhatian terhadap lingkungan perusahaan, dalam bentuk Corporate Social Responsibility.

Keempat, Menunaikan kewajiban terhadap lingkungan.

C. Pekerja

Pertama, Bekerja keras menunaikan kewajiban yang diamanahkan oleh perusahaan.

Kedua, Memberdayakan keluarga untuk membantu sektor ekonomi keluarga.

Ketiga, memberdayakan rumah aspirasi pekerja dengan kajian-kajian yang konstruksif sebagai think-tank gerakan pekerja.

Keempat, mengoptimalkan organisasi pekerja sebagai mitra kerja strategis bagi pemerintah daerah maupun bagi dunia usaha.

D. Lain-lain

Untuk memulai agar tidak saling menunggu dan tidak rikuh dalam berbuat, maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dan inisiatif untuk membangun komunikasi sepahit apapun komunikasi harus dijalin dalam suasana kesejukan dan saling menghargai.

Komunikasi sebaiknya dilakukan dalam suasana informasl seperti coffee morning atau perundingan di atas meja makan. karena terbukti, banyak hal yang bisa diselesaikan di atas meja makan, tidak harus dengan demo di jalanan.

Penutup

Semoga program kami untuk membangun sinergitas Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya bisa terwujud dan menjadi lebih baik sehingga berdampak positif ke dalam iklim investasi dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi dunia usaha, semakin mensejahterakan pekerja dan pada akhirnya pemerintah daerah akan diuntungkan dengan mendapatkan kenaikan pajak yang diperoleh dari dunia usaha maupun dari para pekerja.

Semoga bisa diwujudkan.